Pj Gubernur DKI Tegaskan Komitmen Good Governance dan Antikorupsi

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menghadiri pameran kinerja Kejaksaan RI dengan tema "Modern Humanity Educative dan Accessibility" di Terowongan Kendal Stasiun BNI Sudirman, Jakarta Pusat.

"Pemerintah harus memberikan pemahaman mengenai aturan hukum,"

Acara sinergi Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dimotori oleh Inspektorat DKI Jakarta dan Pusat Penerangan (Puspen) Kejaksaan, sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kejaksaan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kerja sama strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memperkuat komitmen anti-korupsi.

100 Warga Jakpus Disosialisasikan tentang Ketertiban Umum

Dalam kegiatan tersebut, Heru menjadi narasumber Talkshow Om Jak Menjawab dan Podcast Publikasi Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan RI Tahun 2024. Turut mendampingi Inspektur Provinsi DKI, Syaefuloh Hidayat; Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma; dan Kepala Satpol PP, Arifin.

Heru mengatakan, salah satu inisiatif utama dalam sinergi ini adalah program edukasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, serta bahaya praktik-praktik yang melanggar hukum termasuk judi online.

Melalui program Jaksa Mengajar yang

diselenggarakan oleh Kejaksaan, ASN tidak hanya didorong untuk memahami bahaya korupsi, tetapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan mereka.

Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membentengi diri dari kegiatan ilegal.

"Pemerintah harus memberikan pemahaman mengenai aturan hukum terkait judi online kepada masyarakat. Kemudian masyarakat memberikan edukasi kepada sesama warga mengenai bahayanya judi online," ujarnya, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta,  Minggu (22/9).

Pemprov DKI Jakarta juga aktif melakukan kampanye antikorupsi dan antijudi online melalui berbagai media, termasuk media sosial, guna menyebarluaskan kesadaran akan dampak negatif kegiatan ilegal tersebut.

Kerja sama dengan Kejaksaan RI juga mencakup upaya sosialisasi kepada ASN tentang penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.

"Sekarang ini, permasalahannya, judi online terkamuflase. Dia tidak semata-mata seperti judi online pada puluhan tahun lalu. Sekarang terkamuflase dengan permainan online yang sangat singkat dengan janji menggiurkan, mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal ini tidak disadari oleh para pelajar dan tidak diketahui oleh masyarakat," terangnya.

Dilihat dari sisi penegakan hukum, Heru menegaskan, kerja sama dengan Kejaksaan RI juga melibatkan pendampingan dalam berbagai proyek strategis pemerintah daerah. Pengawasan secara terpadu diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ia menerangkan, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi JAKI dan layanan terpadu lainnya. Sistem ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, tetapi juga meminimalkan potensi pungutan liar atau praktik tidak transparan lainnya.

"Dengan penerapan monitoring dan evaluasi yang ketat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai indikator utama dalam kinerja ASN. Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum akan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui prinsip-prinsip good governance. Kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan RI diharapkan mampu menciptakan sinergi yang optimal dalam mencegah dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

"Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemprov DKI Jakarta percaya bahwa Jakarta akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi," ucapnya.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menambahkan, Pemprov DKI Jakarta sangat concern dalam membangun nilai-nilai integritas, bukan hanya bagi internal Pemprov, tapi bagi seluruh masyarakat Jakarta.

"Untuk itu, Pemprov DKI serius menyelesaikan masalah judol. Kita semuanya concern memastikan bahwa kita berupaya keras supaya judi online ini bisa dicegah dan diberantas. Makanya melalui forum ini, kita mengajak semua unsur, karena ini tanggung jawab bersama untuk sama-sama melakukan aktivitas menjaga terjadinya pemaparan judi online," bebernya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, memberikan perlindungan warga dari berbagai hal termasuk judi online adalah kewajiban negara. Oleh karena itu, kehadiran negara akan terus dilakukan dalam memberikan ketertiban dan keteraturan bagi kehidupan masyarakat untuk seluruh aspek kehidupan.

"Kejaksaan sebagai bagian unsur negara tentu hadir bersama masyarakat untuk memberikan edukasi yang baik terhadap pemahaman hukum. Kami akan hadir terus melalui penerangan pusat hukum bersama-sama dengan warga masyarakat di mana pun berada," tandasnya.